STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK RAKYAT

A.    Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok

Pengalaman pendekatan pertumbuhan (growth strategy) memunculkan masalah kemiskinan dan ketimpangan maka pendekatan pembangunan berikutnya adalah pendekatan kebutuhan pokok yang mulai digagas dan di dukung oleh International Labor Organization (ILO) tahun 1976. Pentingnya kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sebenarnya sudah menjadi kepedulian dari para ekonom pembangunan meskipun langkah konkret setelah itu tidak selalu menjadi perhatian. Albert Hirschman mengemukakan tentang kebutuhan pokok adalah:

Dalam waktu yang tidak lama, perhatian tidak hanya ditujukan kepad aspek-aspek distribusi pendapatan relative, tetapi juga kepada tingkat pemenuhan kebuthan absolute penduduk miskin suatu negara. Maka perhatian terhadap kebutuhan pokok, pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang sekarang ini muncul sesungguhnya sudah lama merupakan prinsip yang digandrungi ekonomi pembangunan.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok (primer) yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan:

Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk berbudaya.Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alamKemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin.Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.

Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan moderen. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang

Di berbagai masyarakat, bahan makanan pokok memegang peranan utama dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Contohnya orang di Sumatera dan Jawa sebagian besar mengonsumsi nasi sedangkan masyarakat Maluku dan Papua mengonsumsi sagu.

Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri. Namun lama kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Karena itu kebutuhan akan memperindah rumah semakin ditingkatkan.

Menurut ILO kebutuhan pokok pada dasarnya meliputi dua elemen, yaitu:

1.      Meliputi persyaratan minimum tertentu bagi konsumsi sendiri, pangan yang cukup, perlindungan, dan pakaian.

2.      Termasuk pelayan an esensial yang sebagian besar disediakan oleh dan untuk masyarakat, seperti air minum yang bersih, sanitasi, kendaraan umum dan fasilitas pendidikan.

Secara lebih rinci strategi pemenuhan kebutuhan pokok terutama berorientasi pada penyediaan secara langsung kebutuhan dasar meliputi hal berikut:

1.      Kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan permukiman.

2.      Jasa-jasa kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transformasi secara publik.

3.      Lapangan kerja yang produktif yang dapat menjamin pendpatan yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok.

4.      Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri.

Tentang kebutuhan pokok ini terdapat tiga nilai inti dalam pembangunan yang harus diwujudkan. Tiga nilai inti dalam pembangunan, yaitu:

1.      Pemenuhan kebutuhan pokok

2.      Aktualisasi self-estreem, dan

3.      Aktualisasi nilai-nilai kebebasan (freedom)

 Dalam pemenuhan kebutuhan pokok pelayanan publik merupakan kebutuhan pokok sebenarnya bisa berkaitan dengan dua jenis barang, yaitu barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang yang penggunaannya bisa dikecualikan dari penggunaan oleh orang lain (excudable). Misalnya: beras, jam, baju, dsb, yang kalau sudah diproduksi dan dibeli oleh seseorang maka orang lain tidak bisa ikut menikmatinya. Sedangkan Barang publik adalah barang yang penggunaannya tidak bisa dikecualikan (non excludable) dari penggunaan oleh orang lain. Misalnya: Kesehatan, pendidikan.listrik, air minum, dan seseorang memperbaiki jalan yang rusak. Jalan tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang tersebut melainkan juga oleh orang yang melewatinya. Hal yang sama, juga berlaku terhadap keamanan, udara bersih, dan kali bersih.

B.     Kebutuhan Pangan

Definisi Ketahanan pangan menurut  Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”.

Konsep ketahanan pangan tersebut paling tidak melingkupi lima unsur pokok, yaitu:

1.      berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu;

2.      Setiap saat bahan pangan tersedia dan dapat diakses;

3.      Mengutamakan aksesibilitas pangan bagi rumah tangga dan individu; baik secara fisik, maupun sosial-ekonomi;

4.      Bertujuan pada pemenuhan kebutuhan gizi secara aman;

5.      Sasaran akhir adalah hidup sehat dan produktif.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan minimal harus melingkupi empat aspek berikut:

a.       Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup, ketersediaan pangan dalam arti luas, meliputi bahan pangan nabati dan hewani / ikani untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral beserta derivatifnya, yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

b.      Pemenuhan pangan dengan kondisi yang aman, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta baik dan halal.

c.       Penyediaan pangan dengan kondisi yang merata, dalam arti pangan yang harus tersedia menurut dimensi waktu dan ruang.

d.      Penyediaan pangan yang dapat dijangkau, bahan pangan mudah diperoleh rumah tangga dan / atau dengan harga yang terjangkau.

Dalam pendekatan right based approach terkandung adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Oleh karena itu kebijakan yang diambil dalam rencana aksi pun diarahkan agar negara dapat melaksanakan kewajiban dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. Dalam hal bidang pangan, kebijakan yang diambil adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan local;

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan pangan gender keluarga;

3. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;

4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;

5. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor;

6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan;

7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

Kebijakan pada butir 1 hingga 6 merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah pangan, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai penjabaran kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan (melindungi). Sedangkan kebijakan pada butir 7 lebih merupakan langkah Negara melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak dasar rakyat miskin atas pangan.

Konsep ketahanan pangan lazimnya melingkupi lima konsep utama, yaitu:

1.      Ketersediaan Pangan (food availability) : yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.

2.      Akses pangan (food access) : yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.

3.      Penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan.

4.      Stabilitas pangan (food stability) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (chronic food insecurity) dan kerawanan pangan sementara (transitory food insecurity). Kerawanan pangan kronis adalah ketidak mampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.

5.      Status gizi (Nutritional status ) adalah outcome ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya satus gizi ini diukur  dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Jadi pda intinya kebutuhan pokok yang dianggap paling inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan  akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perbesaran. Hal ini terjadi karena upaya penganekaragaman pangan dengan mendorong substitusi pangan dengan karbohidrat yang lain kurang berjalan meskipun sudah dituangkan dalam Inpres No. 14 tahun 1974 dan disempurnakan dengan Inpres No. 20 tahun 1979. Kebijakan pemerintah dalam hal pangan sering diukur dari:

1.      Ketersediaan produksi beras untuk konsumsi masyarakat

2.      Keterjangkauan dan stabilnya harga beras mengingat harga beras mempunyai implikasi langsung dengan masalah inflasi.

Kebijakan perberasan pada masa Orde Baru terutama dimulai ketika terjadi kenaikan harga beras yang tinggi sebagai akibat kekeringan tahun 1972-1973. Pemerintah mempunyai banyak dana untuk diinvestasikan bagi pengembangan sector pertanian (padi) lewat program bimbingan missal (bimas) yang kemudian diganti dengan intesifikasi missal (inmas). Program yang sudah  dimulai sejak awalj 1960-an dalah diperkenalkannya Panca Usaha Tani, meliputi:

1.      Pengenalan dan percepatan penggunaan varietas unggul padi

2.      Penumpukan

3.      Pemberantasan hama dan penyakit

4.      Pengairan, dan

5.      Perbaikan dalam bercocok tanam

Dengan kebijakan itu, ketergantungan Indonesia terhadap beras impor menjadi teratasi, terutama setelah tahun 1984. Hal ini sekaligus menjadi legitimasi politik bagi pemerintah karena telah mampu menjaga kebutuhan pokok dengan rumus “selalu ada dengan harga murah”. Keterkaitan produksi pangan terhadap kehidupan politik, tentu saja disertai dengan dampak bagi masing-masing pihak, terutama bagi petani.

C.    Tuntutan (Voice) dan Pengorbanan (Exit)  Di Indonesia Terhadap Kebutuhan Pokok

Albert Hirschman menjelaskan tentang proses perkembangan dalam masyarakat dengan bentuk voice dan exit. Tuntutan (voice) yang kuat dalam masyarakat akan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan exit (dari sisi ekonomi) berarti adanya pengorbanan bagi publik karena telah mengambil suatu pilihan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Strategi ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak tahun pertama Repelita I. Strategi pertumbuhan yagn dilakukan, antara lain lewat konsesi terhadap modal asing ini kemudian menimbulkan kesenjangan. Namun, pemerintah tidak juga melakukan kebijakan lain, sampai akhirnya terjadi tuntutan yang besar dengan adanya peristiwa yang kemudian dikenal dengan Malapetaka Limabelas Januari ( Malari) sebagai kelanjutan dari tuntutan gencar mahasiswa berkaitan dengan modal asing. Dari pihak pemerintah juga menjalankan program-program pembiayaan usaha kecil seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP). Dengan nuansa yang agak berbeda, peningkatan suhu politik yang mamanas  telah menghasilkan perubahan urutan prioritas trilogy dengan menekankan kepada aspek pemerataan.

Untuk menegaskan bahwa logi pemerataan mendapatkan priotitas maka dilancarkan pula kebijakan delapan jalur pemerataan , yaitu:

1.      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusunya pangan, sandang, dan perumahan.

2.      Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

3.      Pemerataan pembagian pendapatan

4.      Pemerataan kesempatan kerja

5.      Pemerataan kesempatan berusaha

6.      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

7.      Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air

8.      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Kebijakan  baru yang juga dikenal dengan pendekatan kebutuhan pokok, diawali dengan desakan eksternal terhadap pemerintah pada tahun 1987. Dengan perubahan komposisi trilogy pembangunan, tampak secara eksplisit telah terjadi pergeseran strategi pembangunan dari strategi pembangunan yang  menekankan pertumbuhan kepada pemerataan.

Tuntutan publik akan ketersediaan kebutuhan pokok tersebut memungkinkan berdiri dan beroperasinya puskesmas, SD Inpres, prasarana jalan, air bersih, dan listrik di berbagai pelosok. Tentu saja tidak ketinggalan adalah dorongan pemerintah bagi berlangsungnya revolusi hijau (green revolution) berupa perubahan besar-besaran dalam produksi padi sehingga pada tahun 1980 dicapai swasembada beras. Dengan swasembada pangan terutama beras, stabilitas harga dan stabilitas politik bisa dijaga.

D.    Bentuk Tata Niaga Kebutuhan Pokok

Bentuk tata niaga bermacam-macam ada yang beras dan tepung terigu:

1.      Tata Niaga Beras

Konsekuensi dari kebijakan politik perberasan adalah bahwa pengadaan distribusi beras cenderung diambil alih oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, lewat Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan aparat di daerah dengan nama Depot Logistik (DOLOG) merupakan lembaga yang diberi wewenang di bidang tata niaga beras. Bulog diberi wewenang yang dominan dalam stabilitas harga beras, distribusi, dan pengadaan komoditas pangan utama. Bulog diberi wewenang untuk menentukan  harga dasar (floor prince) agar ketika panen berlangsung, harga beras dari petani dengan harga minimal yang ditentukan. Ketika harga beras merangkak naik, Bulog membuat kebijakan harga tertinggi (ceiling prince) dengna melakukan opersasi pasar berupa penjualan beras murah. Dengan demikian, harga beras di pasar bisa dipaksa untuk turun sehingga tidak merugikan konsumsen dengan perekonomian secara nasional (infalasi). Dalam pengadaan beras impor, Bulog menunjuk sejumlah perusahaan pengimpor beras untuk menjamin pasokan beras. Contoh gambaran perusahan yan diberikan hak untuk mengimpor beras oleh Bulog. Dari table tampak perusahaan yang dijadikan klien dari Bulog adalah perusahaan yang dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pangan di Indonesia kiranya tidak bisa di analisis hanya dengan menggunakan analisis ekonomi murni melainkan seudah merupakan analisis ekonomu politik.

2.      Tata Niaga Terigu

Tata niaga pangan yang juga penuh dengan nuansa perburuan rente adalah tata niaga terigu. Tata niaga terigu adalah  tata niaga yang cenderung dimonopoli oleh para kroni kekuasaan. Pasar monopolistic berawal ketika Bulog menunjuk PT Bogasari Flour Mills untuk mengimpor pengolahan dan distribusi tepung gandum nasional. Keuntungan yang diterima oleh bogasari sebenarnya bukan hanya penerimaan rente secara tetap atas setiap kilogram terigu yang dipasok. Karena selain Bogasari memonopoli pasokan terigu nasional, ia juga akan mampu mengontrol pasar tepung terigu di tingkat nasional. Namun disamping itu, Bogasari pada akhirnya mengembangkan sayap usahanya dengan memproduksi produk turunan dari terigu berupa makanan cepat saji seperti berbagai jenis mie lewat PT Indofood Sukses Makmur dan berbagai anak perusahannya. Sebagai akibatnya, harga berbagai jenis makanan yang menggunakan bahan baku terigu akn ditentukan oleh kelompok perusahaan itu. Dengan demikian, mesyarakat umum akan dirugikan.

E.     Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Permasalahan pangan sebenarnya adalah permasalahan lokal, yaitu bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga ditempat tinggalnya yang sesuai dengan preferensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Berbagai faktor harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pangan di tingkat lokal yang berbasis pada sistem sosial budaya setempat. Faktor-faktor tersebut adalah culture, religion, status, community, tradition, school, home & family, geography, history, economics, science, technology, agriculture, climate, medicine, genetics..

Manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan pangannya.   Manusia dalam hal ini memiliki akses terhadap berbagai aset dan sumberdaya produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Penghidupan berkelanjutan merupakan: “suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset  (simpanan, sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup”.

Ada lima sumberdaya kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi dalam upayanya mengembangkan kehidupannya yaitu:

a)      humane capital, yakni modal yang dimiliki berupa keterampilan, pengetahuan, tenaga kerja, dan kesehatan;

b)      Social capital, adalah kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat seperti jaringan, keanggotaan dari kelompok-kelompok, hubungan berdasarkan kepercayaan, pertukaran hak yang mendorong untuk berkoperasi dan juga mengurangi biaya-biaya transaksi serta menjadi dasar dari sistem jaringan pengaman sosial yang informal;

c)      Natural capital adalah persediaan sumber daya alam seperti tanah, hutan, air, kualitas udara, perlidungan terhadap erosi, keanekaragaman hayati, dan lainnya;

d)     Physical capital adalah infrastruktur dasar jalan, saluran irigasi, sarana komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai, akses terhadap komunikasi, dsbnya;

e)      Financial capital, adalah sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya seperti uang tunai, persediaan dan peredaran uang reguler.

Ada beberapa cara manusia dalam mengakses pangan yaitu:

•     direct entitlement, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan hubungan di dalam kegiatan proses produksi pangan;

•     exchange entitlement, yakni hak dan akses atas pangan yang diperoleh melalui hubungan tukar menukar jasa atau keahlian;

•     trade entitlement, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan jual beli komoditi yang diproduksi sendiri; dan

•     social entitlement, yakni hak dan akses terhadap pangan yang diperoleh melalui pertukaran sosial di antara anggota komunitas sosial.

Sistem pangan individu, rumahtangga atau masyarakat yang lebih luas bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis. Dinamika ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat kerentanan (vulnerability) dan kemampuan individu atau rumahtangga dalam menghadapi perubahan. Penyebab kerentanan adalah shock yaitu perubahan mendadak dan tidak terduga (karena alam, ekonomi, konflik, dan lainnya).

Seasonality atau musiman yang dapat diperkirakan dengan hampir pasti, seperti perubahan secara musiman dari harga, produksi, dan iklim. Setiap individu dan unit sosial yang lebih besar mengembangkan system penyesuaian diri dalam merespon perubahan tersebut (shocks, trends, dan seasonality). Respons itu bersifat jangka pendek yang disebut coping mechanism atau yang lebih jangka panjang yang disebut adaptive mechanism. Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakses pangan (entitlement), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya (livelihood assets). Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi rawan pangan. Penyesuaian rawan pangan yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan ketahanan pangan individu dan rumahtangga. Terdapat strategi-strategi yang digunakan, antara lain:

1.      Strategi Produksi

Sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Sekitar 40 % penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, serta sebagian besar adalah petani tanaman pangan.  Perilaku rumah tangga petani skala kecil ini umumnya bersifat semi komersial yang berperan sebagai produsen, konsumen dan pensuplai tenaga kerja, dimana keputusan dalam usahataninya tidak dapat terpisahkan dengan keputusan aktifitas rumah tangganya. Dengan kata lain tidak tampak tegas terpisah antara pengelolaan sektor produksi dengan pengelolaan sektor konsumsi dalam suatu rumah tangga petani. Adapun strategi produksi pangan yang dilakukan oleh petani:

1)      Intensifikasi Produksi Pangan

Intensifikasi merupakan usaha untuk menaikkan hasil pertanian tanpa menambah areal lahan pertanian, caranya antara lain dengan pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi yang baik, mencegah gangguan hama dsb. Intensifikasi pertanian juga dapat dimaknai sebagai usaha peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sumberdaya alam serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien

.

2)      Diversifikasi Produksi Pangan

Indikator diversifikasi pertanian yang lazim digunakan adalah: (1) multiple croppingindex (MCI) yang menunjukkan derajat intensitas tanam, (2) harvest diversity index (HDI) yang merefleksikan derajat diversifikasi pemanfaatan lahan, dan (3) diversity index (DI) yang menunjukkan derajat diversifikasi pendapatan. Semakin  tinggi nilai ketiga indikator tersebut, makin tinggi derajat diversifikasi pertanian di tingkat wilayah dan di tingkat usaha tani.

3)      Kontinyuitas Produksi Pangan

Apabila musim kemarau tiba, petani melakukan pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman difungsikan agar petani tetap produktif bercocok tanam meski pasokan air berkurang, sehingga dilakukan penanaman palawija. Pola pergiliran tanaman juga mempunyai fungsi penting yaitu untuk memutus siklus perkembang-biakan hama dan penyakit tanaman, selain itu juga untuk menekan terjadinya erosi dan mencegah terkurasnya unsur hara dari dalam tanah.

4)      Sustainabilitas Produksi Pangan

Konsep ini adalah bahwa sistem pertanian memiliki kapasitas internal yang besar untuk melakukan regenerasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya internal. Pertanian berkelanjutan merupakan suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif dari aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian.

            Kerangka pikir gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, dapat diperhatikan pada bagan berikut.

2.      Pengelolaan Tanaman Secara Terpadu (PTT)

Pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT) adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. PTT komoditas dapat dirancang berdasarkan pengalaman implementasi berbagai sistem intensifikasi yang pernah dikembangkan di Indonesia, hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar lahan telah mengalami kemunduran kesuburan, dan adopsi filosofi Sistem Intensifikasi Padi (System of Rice Intensification) yang semula dikembangkan di Madagaskar.

Tujuan penerapan PTT komoditas (misalnya jagung) adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu. Prinsip PTT mencakup empat unsur, yaitu

·         Integrasi

Dalam implementasinya di lapangan, PTT mengintegrasikan sumber daya lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim untuk mampu meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

·         Interaksi

PTT berlandaskan pada hubungan sinergis atau interaksi antara dua atau lebih komponen teknologi produksi.

·         Dinamis

PTT bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan teknologi dan penerapannya disesuaikan dengan keinginan dan pilihan petani. Oleh karena itu, PTT selalu bercirikan spesifik lokasi. Teknologi yang dikembangkan melalui pendekatan PTT senantiasa mempertimbangkan lingkungan fisik, biofisik, iklim, dan kondisi sosial-ekonomi petani setempat.

·         Partisipatif

PTT juga bersifat partisipatif, yang membuka ruang bagi petani untuk memilih, mempraktekkan, dan bahkan memberikan saran kepada penyuluh dan peneliti untuk menyempurnakan PTT, serta menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada petani yang lain.

Dalam menerapkan pengelolaan tanaman secara terpadu ternyata teknologi tepat guna memegang peran sangat penting. Agar komponen teknologi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan setempat, maka proses pemilihan atau perakitannya didasarkan pada hasil analisis potensi, kendala, dan peluang atau dikenal dengan PRA (Participatory Rural Appraisal). Dari hasil PRA dapat teridentifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi. Untuk memecahkan masalah yang ada dipilih teknologi yang akan diintroduksikan, baik dari komponen teknologi dasar maupun pilihan. Komponen teknologi pilihan dapat menjadi komponen teknologi dasar jika hasil PRA memprioritaskan penerapan komponen teknologi tersebut untuk pemecahan masalah utama di wilayah setempat.

Komponen teknologi dasar (compulsory) adalah komponen teknologi yang relatif dapat berlaku umum di wilayah yang luas, antara lain:

1)    Varietas unggul, baik dari jenis hibrida maupun komposit atau bersari bebas,

2)    Bibit bermutu dan sehat (perlakuan benih),

3)    Populasi tanaman sekitar 66.600 tanaman/ha,

4)    Pemupukan berimbang, pupuk N diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman dan menggunakan bagan warna daun (BWD) untuk menentukan waktu dan takaran pemupukan. Pupuk P dan K diberikan berdasarkan hasil analisis tanah,

5)    Saluran drainase (lahan kering) atau irigasi (lahan sawah).

Komponen teknologi pilihan yaitu komponen teknologi yang lebih bersifat spesifik lokasi, antara lain:

1)    Penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT) atau teknologi pengolahan tanah, bergantung pada tekstur tanah setempat,

2)    Bahan organik, pupuk kandang, dan amelioran,

3)    Penyiangan dengan herbisida atau secara manual,

4)    Pengendalian hama dan penyakit yang tepat sasaran,

5)    Penanganan panen dan pascapanen.

Selain itu pemerintah juga melakukan program Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

Fokus pemantapan ketahanan pangan berada pada tingkat rumah tangga. Untuk itu, kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dengan demikian ruang lingkup kegiatan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat meliputi upaya :

1. meningkatkan kemampuan dalam kegiatan on-farm, off-farm dan non-farm

2. meningkatkan kemampuan dalam mengelola ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan kerawanan pangan; serta

3. meningkatkan kemampuan kelembagaan pangan untuk mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM agar dapat bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kesempatan berusaha tersebut tidak harus selalu pada usahatani padi (karena luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usaha tani non padi (on- farm), off-farm, dan bahkan non-farm.

Dengan adanya peningkatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih (freedom to choose) pangan yang beragam sesuai seleranya, termasuk untuk pemenuhan kecukupan gizi yang lebih baik. Dalam kondisi demikian, ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dapat dicapai apabila terbangun kemampuan (daya beli) rumah tangga tersebut untuk memperoleh pangan (dari produksi sendiri maupun dari pasar) yang cukup, bergizi, aman, halal, yang dapat mendukung hidup sehat dan produktif. Dengan demikian ketahanan pangan yang dibangun bukan diarahkan agar rumah tangga tersebut menghasilkan sendiri seluruh kebutuhan pangannya, tetapi diwujudkan melalui kemampuan memperoleh peningkatan pendapatan (daya beli) secara berkelanjutan. Karena itu pula, perdagangan pangan (baik dalam negeri/antar daerah ataupun perdagangan internasional) seyogyanya didorong agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagi temen temen yang ingin men-download makalah ini bisa lewat SINI